Dialog Kebijakan #2 Wikithon Partisipasi Publik Aguron-guron bertempat di Ruang Sandat, Kantor Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Denpasar, pada Rabu (15/7/2026). - Istimewa

BASAibu Wiki Bali menggelar Dialog Kebijakan #2 Wikithon Partisipasi Publik Aguron-guron, pada Rabu (15/7/2026), bertempat di Ruang Sandat, Kantor Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Denpasar.

Dialog Kebijakan #2 ini bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan dan menyetujui draft risalah kebijakan (policy brief) yang digagas pemuda Bali terkait pemanfaatan AI untuk pemajuan literasi digital di Bali.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Dialog Kebijakan #1 yang diselenggarakan pada 10 Juni 2026. Pada dialog pertama itu, para pemuda bersama perwakilan pemerintah, akademisi, komunitas, dan pemangku kebijakan telah berdiskusi terkait pengembangan gagasan pemenang Wikithon Aguron-guron BASAibu Wiki—Bali yang kemudian dirumuskan dalam draft risalah kebijakan (policy brief).

Draft berisi rekomendasi strategis terkait pentingnya pembuatan kode etik penggunaan AI dan lokakarya prompting untuk memvisualisasikan kearifan lokal yang dikemas dengan kreatif sesuai dengan isu publik.

Suara pemuda bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah

Pembahasan risalah kebijakan merupakan bagian dari komitmen BASAibu Wiki—Bali dalam memperkuat peran pemuda dalam menyikapi isu publik bersama pemerintah melalui platform digital kreatif berbahasa Bali.

Program and Engagement Director BASAibu Wiki—Bali, Ni Putu Ayu Suaningsih, S.S., menegaskan bahwa suara pemuda bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. “Goal besarnya adalah suara pemuda bisa kita akomodasi untuk mempengaruhi kebijakan. Harapannya ada kebijakan pemerintah berkat adanya suara pemuda Bali,” ujarnya.

Suaningsih mengatakan hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang diturunkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait etika penggunaan AI bagi pelajar dan masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari.

Dia berharap, inisiatif pemuda pemenang Wikithon Aguron-guron bisa menghasilkan kampanye kode etik penggunaan AI di tingkat sekolah maupun masyarakat umum yang tentunya didukung oleh pemerintah.

Juara I Kategori Umum Wikithon Aguron-guron, Bintang Dewi Lestari dari SMAN Bali Mandara mengungkapkan, Dialog Kebijakan #2 ini membuka peluang bagi ide dan gagasan pemuda untuk didengar, didukung, serta disampaikan langsung kepada pemerintah.

“Workshop pelatihan penggunaan AI yang akan diuji cobakan di SMAN Bali Mandara, menjadi langkah awal implementasi karya Wikithon saya," ujarnya.

Apresiasi pemerintah daerah

Isu penggunaan AI menarik perhatian dan memantik semangat diskusi para peserta yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, mulai pemerintah daerah, akademisi, praktisi, pelajar, hingga media.

Pada akhirnya, seluruh peserta dialog menyepakati poin-poin draft risalah kebijakan dengan beberapa penyesuaian dan perbaikan sesuai hasil diskusi. Dialog ini juga menghasilkan rumusan kode etik penggunaan AI yang dapat mengisi celah atas kekosongan klausul hukum di tataran pemerintah daerah terkait penggunaan teknologi berbasis AI.

Kode etik ini nantinya akan diajukan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali untuk mendapatkan arahan dalam proses penyebarluasannya.

Selain itu, peserta dialog menyepakati pelaksanaan program workshop prompting AI untuk bisa memvisualisasikan kearifan lokal Bali yang dikemas ulang dengan isu-isu publik terkini sehingga harapannya ada konten yang diunggah di Instagram bernama @aibalipedia secara berkelanjutan.

Perwakilan Diskominfos Kota Denpasar, Tjok Kristina, mengapresiasi pelaksanaan Dialog Kebijakan #2. Tjok Kristina mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, institusi, komunitas, dan pemuda.

“Etika itu sangat penting, khususnya di ruang digital. Kita harus merujuk pada Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Merujuk pada surat edaran ini, implementasinya bisa diturunkan ke sekolah-sekolah sehingga literasi digital dan etika pemuda dapat diwujudkan dengan baik,” ujarnya.

“Walaupun sudah ada aturan, di sisi lain pemerintah tetap perlu mendapatkan masukan dan saran untuk pelaksanaannya di masyarakat. Peran pemuda dan komunitas sangat penting, pemuda harus terus dilibatkan, dimasifkan peranannya, karena mereka generasi penerus bangsa ke depannya.”