Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat bersama komunitas lingkungan di areal Tukad Bindu, Denpasar, Selasa (9/6/2026). - Manah Bali

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja di Bali, pada Selasa (9/6/2026). Diawali dengan meninjau TPST Tahura, TPA Suwung, PSEL, SPPG Polda Bali hingga mengumpulkan pegiat lingkungan dan pelaku usaha Horeka (hotel, restoran, kafe).

Saat berdiskusi dengan para pegiat lingkungan di areal Tukad Bindu, Denpasar, Menteri Jumhur menekankan pemerintah dan masyarakat tidak boleh tinggal diam melihat permasalahan di sekitar termasuk sampah di sungai. Jumhur mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan komunitas di Bali yang terus mengupayakan perbaikan lingkungan. “Banyak sungai-sungai yang hancur gara-gara rakyatnya cuek, pemerintahnya cuek, ini yang nggak boleh terjadi,” ujarnya.

Menteri Jumhur juga mengapresiasi kesadaran memilah sampah masyarakat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang sudah semakin baik, bahkan dilaporkan mencapai 71 persen. Ia pun mengingatkan pentingnya peran pemilahan sampah dari sumber agar praktik open dumping di TPA bisa segera diakhiri.

Dalam kesempatan itu Jumhur juga menggarisbawahi bahwa TPA Suwung tidak ditutup total, melainkan ditutup untuk praktik open dumping yang selama puluhan tahun dilakukan. Menteri LH minta sampah organik bisa dikelola di tingkat hulu mulai rumah tangga sampai TPS3R, sehingga sampah yang masuk TPA bisa diminimalisir pada sampah plastik atau residu.

“Saya juga titip untuk Horeka bisa melakukan hal yang sama,” imbuh Menteri Jumhur.

Belajar dari negara yang lebih maju sistem pengelolaan sampahnya, Menteri Jumhur menegaskan pentingnya kesadaran memilah sampah. Menurutnya penggunaan bahan plastik di negara maju jauh melebihi Indonesia, namun dengan sistem pemilahan sampah yang disiplin, menjadikan permasalahan sampah sangat terkendali.

Lebih jauh, terkait masalah sampah plastik, Menteri Jumhur mengungkapkan KLH tengah menyiapkan Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (EPR).EPR adalah kebijakan lingkungan yang mewajibkan produsen ikut bertanggung jawab atas seluruh siklus produk, termasuk tahap pasca konsumsi. Salah satunya, dengan membiayai producer responsibility organization (PRO) atau komunitas lingkungan melakukan pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah plastik.

"Organisasi itu nanti ada aturan mainnya diatur oleh Peraturan Menteri siapa-siapa yang berhak menjadi PRO ," jelas Jumhur.

Tukad Bindu Bukti Nyata Aksi Iklim Berbasis Komunitas

Menteri Jumhur memberikan apresiasi
terhadap transformasi luar biasa Tukad Bindu. Sungai yang dulunya kotor, sarang penyakit, dan terbengkalai, kini berhasil disulap oleh masyarakat menjadi kawasan ekowisata mandiri yang produktif dan asri.

Keberhasilan ini menjadi blueprint nyata bagaimana restorasi ekologi yang digerakkan oleh inisiatif warga dapat menghasilkan manfaat ganda: memulihkan alam sekaligus menggerakkan ekonomi sosial masyarakat.

“Aksi nyata seperti yang dilakukan para relawan di Tukad Bindu dalam mengelola sampah dan menjaga sungai merupakan fondasi utama ekonomi sirkular yang sesungguhnya, sekaligus menjadi urat nadi Program Indonesia ASRI,” ujar Menteri Jumhur.

KLH/BPLH melihat Tukad Bindu bukan hanya sebagai kisah sukses lokal, tetapi sebagai model tata kelola lingkungan yang memiliki daya tahan (resilience) dan daya sebar (multiplier effect) yang luar biasa.

Saat ini, model pendekatan inovatif Tukad Bindu tengah direplikasi di sedikitnya empat ruas sungai lain di Bali. Hal ini menjadi langkah maju yang masif dalam pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis kekuatan komunitas.

Transformasi ini sangat selaras dengan tema global Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, yakni "Inspired by Nature, for Climate, for Future". Di tingkat nasional, KLH/BPLH menerjemahkannya melalui semangat kebersamaan "Saatnya Bekerja untuk Iklim".

Melalui tema ini, Pemerintah menegaskan urgensi percepatan aksi nyata di berbagai sektor, mulai dari rehabilitasi sungai, konservasi DAS yang terintegrasi, hingga pengurangan timbulan sampah plastik di sumbernya untuk mendukung target emisi nol bersih (Net Zero Emission) Indonesia.