Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali, pada Senin (22/6/2026) di Denpasar. - Istimewa

PEMBANGUNAN rendah karbon menuju Emisi Nol Bersih 2045 menjadi kunci utama penggerak tumbuhnya ekonomi Bali. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan investasi lebih dari Rp500 triliun dan berpotensi menciptakan sekitar 3 juta pekerjaan hijau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7 persen hingga 2045.

Hal ini menjadi salah satu temuan yang didiskusikan dalam Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali pada Senin (22/6/2026) di Denpasar.

Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses finalisasi pembaruan dokumen RPRKD Provinsi Bali, dokumen strategis yang menjadi panduan pembangunan rendah karbon daerah hingga tahun 2045.

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan bahwa pembangunan rendah karbon tidak hanya berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

"Paradigma pembangunan saat ini tidak harus selalu mengorbankan ekonomi atau lingkungan. Dari hasil kajian, pembangunan rendah karbon berpeluang menarik investasi hijau, membuka jutaan pekerjaan, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Hal ini harus terefleksi dan diadopsi dalam berbagai perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembaruan RPRKD untuk memutakhirkan dokumen sebelumnya yang disusun pada tahun 2022. Pembaruan ini mencakup pemutakhiran data dan target, dan mengintegrasikan pembagian kontribusi sesuai kewenangan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta aktor lainnya dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi.

Dalam sesi arahan daring, Direktur Lingkungan Hidup di Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi menekankan pentingnya peran RPRKD dalam agenda pembangunan nasional.

"Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi percontohan dokumen RPRKD. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang telah menginisiasi proses ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Strategi RPRKD harus diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta rencana kerja mitra pembangunan di Bali. Kerangka monitoring dan evaluasi yang kuat juga perlu dipersiapkan untuk mengukur capaian kebijakan pembangunan rendah karbon.”

Selama konsultasi publik, peserta juga memberikan masukan terhadap strategi dan kebijakan penurunan emisi pada sektor energi dan transportasi, limbah, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dan karbon biru, serta pertanian. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sebagai acuan pembangunan Provinsi Bali.

Engagement Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Wayan Robi menyampaikan bahwa implementasi RPRKD merupakan misi bersama yang perlu didukung oleh aktor yang lebih luas.

"Implementasi RPRKD tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari mitra pembangunan, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat. Karena itu, pembangunan rendah karbon perlu dipahami sebagai misi bersama untuk mewujudkan masa depan Bali yang lebih berkelanjutan", ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya memastikan bahwa agenda penurunan emisi dilakukan secara partisipatif, berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan peluang ekonomi baru, dan penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.