Acara peresmian Konsorsium Ekonomi Hijau Bali (KEH Bali) di Kantor Diskop UKM Bali, Denpasar, Rabu (3/6/2026). - Istimewa

SEBAGAI bentuk komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Konsorsium Ekonomi Hijau Bali (KEH Bali).

Konsorsium ini menjadi wadah kolaborasi pertama yang secara khusus dibentuk untuk memperkuat transformasi ekonomi hijau melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, dunia usaha, startup, akademisi, dan lembaga lingkungan.

Pembentukan KEH Bali menunjukkan peran aktif Pemerintah Provinsi Bali dalam mempersiapkan pelaku usaha menghadapi perubahan pasar global yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, Pemprov Bali juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali ingin mengambil posisi sebagai fasilitator dan orkestrator yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem ekonomi hijau.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali mengambil peran untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, koperasi, komunitas, akademisi, startup, dan sektor pariwisata dalam satu gerakan bersama. Konsorsium Ekonomi Hijau Bali adalah wujud nyata komitmen tersebut,” ujarnya.

KEH Bali didirikan oleh lima lembaga strategis yang memiliki kompetensi pada bidang masing-masing, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sebagai sekretariat dan penggerak utama, Godevi yang fokus pada pengembangan desa dan ekonomi lokal, ZonaEBT sebagai penggerak energi baru terbarukan, WasteHub yang bergerak dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, serta Koperasi Mitra Bhumi Lestari yang fokus pada pemberdayaan anggota dan pengembangan usaha berbasis lingkungan.

Melalui KEH Bali, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya mendorong lahirnya lebih banyak usaha ramah lingkungan, tetapi juga membangun sistem pendukung yang memungkinkan UMKM memperoleh akses terhadap pembiayaan hijau, sertifikasi keberlanjutan, teknologi energi terbarukan, pengelolaan sampah terpadu, hingga perluasan pasar yang semakin mengutamakan produk berkelanjutan.

Salah satu pendiri Konsorsium Ekonomi Hijau Bali, I Putu Gatot Adiprana,(Godevi) mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Provinsi Bali yang berani mengambil peran kepemimpinan dalam agenda ekonomi hijau.

"Saat banyak daerah masih berbicara tentang ekonomi hijau sebagai konsep, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah nyata dengan membangun ekosistemnya. Ini menunjukkan komitmen dan keberanian Bali untuk menjadi pionir transformasi ekonomi hijau di Indonesia," ungkap Gatot.

Sebagai implementasi awal dari konsorsium tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga meluncurkan T.U.M.B.U.H Award 2026, sebuah program penghargaan dan akselerasi bagi pelaku usaha yang telah menerapkan prinsip bisnis hijau.

Program ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali tidak hanya membangun kebijakan, tetapi juga menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada UMKM dan pelaku usaha.

Melalui Konsorsium Ekonomi Hijau Bali dan T.U.M.B.U.H Award, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan posisinya sebagai penggerak utama transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi yang lebih hijau, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.